Loading...
Pada tahun 1950-1960 Indonesia berada dalam kondisi yang tidak stabil. Keadaan politik dan ekonomi Indonesia masih lemah dikarenakan ketatnya persaingan kelompok-kelompok politik yang mementingkan tujuan masing-masing. Keamanan dan suhu pertikaian politik semakin meruncing dengan adanya persaingan antara ABRI dan Partai Komunis Indonesia yang ingin mempersenjatai diri. Partai Komunis Indonesia kemudian diberangus dari percaturan politik Indonesia pada tahun 1965. Hal ini mengakibatkan kekuasaan Presiden Soekarno perlahan-lahan pun melemah dan banyak pejabat yang tidak lagi mendukungnya. Soekarno dianggap telah banyak melakukan penyimpangan dalam menerapkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk melakukan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan ini, maka lahirlah Orde Baru.
Apakah yang dimaksud dengan orde baru? Orde Baru merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Faktor-faktor Pendorong Lahirnya Orde Baru
Latar belakang lahirnya orde baru disebebakan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Faktor Politik Pendorong Lahirnya Orde Baru
a. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
b. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat
c. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
d. Pembentukankesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965
e. Kesatuan aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
- Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan Harga-harga barang
f. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)
g. Kegagalan sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak
h. Dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan
i. Pencabutan jabatan presiden dari Presiden SOekarno berdasarkan TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS
2. Faktor Ekonomi Pendorong Lahirnya Orde Baru
a. Devaluasi nilai rupiah
b. Terjadinya inflai sebanyak 6xlipat
c. Mahalnya kebutuhan pokok dan bahan bakar
Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966
Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak. Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II) Dr J. Laimena. Dengan helikopter, Presiden Soekarno didampingi Waperdam I, Dr Subandrio, dan Waperdam II Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Seusai sidang kabinet, Dr J. Laimena pun menyusul ke Bogor.
Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga mengatasi keadaan.
Di Istana Bogor Presiden Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J. Laimena, dan Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta. Mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan. Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan Kemudian presiden mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan negara Republik Indonesia. Adapun yang merumuskan surat perintah tersebut adalah ketiga perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bersama Brigadir Jenderal Subur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Ciri-Ciri Kebijakan Pemerintahan Orde Baru
Tindakan pemerintah Orde Baru di dalam negeri pada awal pemerintahan didasarkan pada usaha perbaikan ekonomi yang dilakukan
dengan pembangunan nasional, sedangkan yang ditujukan ke luar negeri pada awal pemerintahan adalah berusaha melaksanakan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Bukti konkret pelaksanaan politik bebas aktif, antara lain kembali menjadi anggota PBB, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, membentuk organisasi ASEAN, dan bergabung dengan lembaga-lembaga dunia lainnya.
Sebagai suatu masa pemerintahan, orde baru memiliki ciri-ciri kebijakan yang khas dalam berbagai bidang, diantaranya adalah dalam:
a. Bidang Politik
1. Lembaga kepresidenan terlalu dominan
2. Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara.
3. Rekruitmen politik yang tertutup
4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
5. Kebijakan publik yang tidak transparan.
6. Sentralisasi kekuasaan.
7. Implementasi hak asasi yang masih rendah.
b.Bidang ekonomi
1. Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
2. Pinjaman luar negeri.
3. Konglomerasi Dwi fungsi ABRI
4. Politik Luar Negeri yang bebas aktif
Pengaruh menguatnya Peran Negara pada Masa Orde Baru
a. Bidang Politik
1. Pemerintahahn yang otoriter
2. Pemerintahan yang dominantif
3. Pemerintahan yang sentralisasi.
b. Bidang Ekonomi
1. Terjadi kesenjangan sosial
2. Konglomerasi.
3. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Orde Baru
Untuk melakukan perbaikan dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan orde baru melakukan perbaikan di bidang ekonomi dan politik. Diantara kebijakan-kebijakan orde baru tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Kebijakan Bidang Ekonomi
a. Membuat program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
b. Pengembangan sektor pertanian hingga menjadikan indonesia menjadi negara pengekspor besar terbesar di tahun 1970.
c. Pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana
2. Kebijakan Bidang Politik
a. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya
b. Penyederhanaan partai politik berdasarkan ideologinya
c. Diadakannya pemilihan umum (Pemilu)
d. Pemberian peran ganda (dwi fungsi) ABRI
e. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
f. Diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat.
g. Kembali menjadi anggota PBB
h. Normalisasi/pemulihan hubungan dengan Singapura dan Malaysia
i. Pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok
3. Kebijakan Bidang Pendidikan
a. Dicanangkannya wajib belajar (wajar) 9 tahun
b. Dicanangkannya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
c. Pendirian yayasan dan pemberian beasiswa Supersemar
d. Diadakannya program pembangunan SD Impres di daerah terpencil
e. Pemberantasan buta huruf dengan program Kolompok Belajar (Kejar)
Berakhirnya Orde Baru
Secar subtansial, berakhirnya pemerinatahn orde baru lebih di sebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara.
Faktor-faktor pendorong berakhirnya orde baru diantaranya adalah akibat:
1. Krisis moneter
Hal ini dikarenakan ketergantungan Indonesia pada modal asing dan barang-barang impor sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Krisis ekonomi
Krisis ekonomi pada masa orde baru ditandai dengan:
a. Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan
b. Produktifitas dunia industrimengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif
c. Angaka pengangguran tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah
3. Krisis politik
Sebagian besar masyarakat hanya ingin kehidupan yang tertib, tenang, damai, adil, makmur, dll. Namun semua itu tidak bisa lepas dari pemerintahan Presiden Suharto. Oleh karena itu, jawaban yang paling realistik adalah menuntut Presiden Suahrto untuk turun dari jabatannya.
4. Krisis sosial
Krisis sosial pada masa pemerintahan orde baru terjadi karena adanya demonstrasi, kerusuhan, kekacauan, pembakaran, penjarahan, pengangguran, dan PHK.
5. Krisis hukum
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerinath belum dapat di realisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayanan lepentinagn para penguasa dan kroni-kroninya.
Memang harus di akui bahwa sistem peradialan pada masa orde baru tidak dapat dijadiakn barometeruntuk mewujudkan pemerintahan yantg bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Presiden Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan Era Reformasi.
